Ini Tanggapan Ketua KPU Sulbar Terkait Hasil Pemungutan Suara yang Ditampilkan di Portal KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Usman Suhuriah menanggapi kontroversi data hasil pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar 15 April 2017 yang ditampilkan di portal KPU RI. Melalui akun facebook pribadinya Usman menulis penjelasan mengenai portal tersebut.

Usman Suhuriah memberi keterangan kepada sejumlah awak media

Ada empat poin yang disampaikan Usman dalam tulisannya di akun facebook miliknya. Yang pertama, Usman menyampaikan bahwa, portal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pilkada Serentak 15 Februari 2017 di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan lebih cepat dan akurat.

Kedua, portal tersebut dimaksudkan memberi manfaat untuk membandingkan proses rekapitulasi hasil di semua tingkatan sekaligus menjadi alat kontrol (bagi kpu atau siapa saja) andai ada yang merubah perolehan hasil dari tingkat bawah.

Ketiga, data di portal tersebut tidak saja menampilkan prosentase perolehan suara setiap pasangan calon tetapi juga ada banyak latarbelakang data lainnya seperti penggunaan surat suara, rekap tingkat Kecamatan juga sertifikat C1 dari seluruh TPS atau berita acara yang di tandatangani oleh para saksi. Semua data itu, kata Usman, dapat ditampilkan bisa juga diprintout.

Keempat, untuk mengetahui hasil akhir dari proses Pilgub, tentu saja kata Usman, harus ditunggu bentuk aslinya pada rekap resmi KPU Sulbar disetiap tingkatan.

BACA JUGA: Data Scan C1 Pilgub Ditampilkan di Portal KPU, Ini Alasannya

Sebelumnya, ratusan massa pasangan calon (Paslon) nomor urut satu, Suhardi Duka dan Kalma Katta (SDK-Kalma) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sulbar, Jumat (17/02) petang. Dikutip dari infosulbar.com, kedatangan massa tersebut ke kanto KPU untuk meminta pihak KPU memberikan klarifikasi atas data yang dianggap tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh pihak Paslon.

"Kedatangan kami menggelar aksi solidaritas dan damai dan tidak akan anarkis. Sekali lagi, kami tidak akan berbuat anarkis. Kami hanya meminta agar KPU menarik Portal website yang keluar hari ini," kata Tim SDK-Kalma, Firman Getara, dalam orasinya.

Menurut Firman, data yang dirilis dan diunggah oleh KPU melalui website justru terjadi ketidak sesuaian. Salah satunya, jumlah hasil suara akumulasi dari seluruh pasangan calon tidak sesuai dengan data suara sah yang ada di laman tersebut.

"Sebab yang terjadi saat ini akibat dari portal yang tidak sesuai dengan data itu justru memicu perpecahan di masyarakat. Olehnya, kami meminta agar KPU memberikan penjelasan," tegasnya.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: